PRESS RELEASE – PERNYATAAN PB IDI PADA SIDANG YUDISIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI

PERNYATAAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA PADA SIDANG YUDISIAL REVIEW TERHADAP PASAL 108 DAN PASAL 190 UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

PostDateIcon May 7th, 2010 | Author: admin

Assalamu ‘alaikum warahmatullah wabarakaatuh

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Yth. Menteri Kesehatan atau yang  mewakili

Yth. Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili

Yth. Para hadirin semua

Pertama tama kami mengucapkan  banyak terimakasih  atas diikutsertakannya Ikatan Dokter Indonesia sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada hari ini.

Majelis Hakim yang mulia

Ijinkan saya memperkenalkan diri, saya Prijo Sidipratomo,Dr,Sp.Rad, menjabat Ketua Umum Pengurus Besar IDI, saya di dampingi oleh Sekjen PB IDI  Slamet Budiarto,Dr,SH,MH.Kes, Ketua Biro Hukum dan Pembinaan/Pembelaan Anggota, Rullyanto,Dr, SH,MH.Kes serta Dyah Silviaty,Dr,Sp.A,MH.Kes

Majelis Hakim yang mulia,

Perlu diketahui Bahwa Ikatan Dokter Indonesia adalah satu satunya organisasi profesi kedokteran yang di akui oleh Undang Undang yaitu UU Praktik Kedokteran nomer 29 tahun 2004. Sehingga pendapat kami tentunya mewakili seluruh dokter yang ada di indonesia.

Terkait dengan dilakukannya uji materi terhadap pasal 108 dan pasal 190 UU nomor 36 tahun 2009, IDI berpendapat pada pasal 108  dan penjelasannya yang berbunyi :

Pasal 108

  1. Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 108

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Majelis Hakim yang mulia,

Kami berpendapat bahwa pasal 108 sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan UUD 1945, hal ini dikarenakan bahwa praktik kefarmasian memang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan , sangat berbahaya apabila praktik kefarmasian tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan. Ketentuan pasal 108 dapat melindungi masyarakat dari penyalahgunaan farmasi..

Definisi praktik kefarmasian yang sangat luas seperti yang tercantum dalam pasal 108 ayat 1 seharusnya diikuti dengan penjelasan yang memadai  dibagian penjelasan atau dalam peraturan pelaksananya. Sayangnya didalam penjelasan pasal 108 maupun peraturan pelaksananya (PP nomor 51 tahun 2009) tidak secara rinci dijelaskan bahkan  ada kesalahan dalam menerangkan pasal tersebut.

Majelis hakim yang mulia

Bahwa sebagian besar penemuan/pengembangan  obat didunia ini  ditemukan oleh dokter, farmasis, dokter gigi,dan  dokter hewan, dalam proses menemukan obat tersebut ada proses menyimpan, mengembangkan dan penelitian  bahan obat maupun obat tradisional. Sehingga seharusnya dokter,dokter gigi maupun dokter hewan pun mempunyai wewenang terhadap obat mulai dari menyimpan, menyerahkan,  penelitian dan pengembangan obat baik ada maupun tidak ada tenaga kefarmasian. Dalam praktik kedokteran, dokter, dokter gigi juga berwenang menyimpan dan menyerahkan obat untuk pasien ,selama melalui distribusi yang benar. Akan tetapi  dalam penjelasan pasal 108 maupun dalam peraturan pelaksananya (PP NO 51 tahun 2009) hal ini tidak tercantum, yang tercantum hanya tenaga kefarmasian. Padahal filosofi Tenaga kefarmasian adalah  merubah/meracik sediaan farmasi dan pelayanan atas resep dokter .

Majelis hakim yang mulia

Dalam penjelasan pasal 108  maupun PP 51 tahun 2009 juga tidak dijelaskan jenis jenis obat yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Di Indonesia obat terbagi menjadi: obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras (daftar G), obat psikotropika dan obat narkotika.

Tenaga kesehatan lain seperti perawat maupun  bidan pun mempunyai kewenangan menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas. Karena untuk memperoleh obat ini tidak memerlukan resep dokter. Jenis jenis obat tersebut adalah :

1. OBAT BEBAS

Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter (disebut obat OTC = Over The Counter), terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas.

Obat bebas

Ini merupakan tanda obat yang paling “aman”. Obat bebas, yaitu obat yang bisa dibeli bebas di apotik, bahkan di warung, tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Obat bebas ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan. Misalnya : vitamin/multi vitamin (perawat bidan berwenang terhadap obat ini)

Obat bebas terbatas

Obat bebas terbatas (dulu disebut daftar W). yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotik, tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam. Contohnya, obat anti mabuk (Antimo), anti flu (Noza). Pada kemasan obat seperti ini biasanya tertera peringatan yang bertanda kotak kecil berdasar warna gelap atau kotak putih bergaris tepi hitam, dengan tulisan sebagai berikut :
P.No. 1: Awas! Obat keras. Bacalah aturan pemakaiannya.
P.No. 2: Awas! Obat keras. Hanya untuk bagian luar dari badan.
P.No. 3: Awas! Obat keras. Tidak boleh ditelan.
P.No. 4: Awas! Obat keras. Hanya untuk dibakar.
P.No. 5: Awas! Obat keras. Obat wasir, jangan ditelan

(Perawat bidan berwenang terhadap obat ini)

2 OBAT KERAS

Obat keras (dulu disebut obat daftar G = gevaarlijk = berbahaya) yaitu obat yang mempunyai efek samping sangat berbahaya tetapi berkhasiat sehingga untuk mendapatkan obat ini   harus dengan resep dokter. Tanda obat ini adalah memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik,obat hipertensi dll .Obat-obat ini bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Yang berwenang terhadap obat ini adalah : dokter ,dokter gigi dan dokter hewan .apoteker hanya berwenang atas resep dokter.

Bidan dan perawat tidak berwenang terhadap obat ini.

UU yg menerangkan obat ini adalah UU nomer 419 tahun 1949 (sampai saat ini belum direvisi) dan ketentuan Internasional

  1. 3. PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA

Obat-obat ini mirip/hampir sama dengan narkoba yang kita kenal, dapat menimbulkan ketagihan dengan segala konsekuensi yang sudah kita tahu. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh dokter atau apotik atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah.

Yang berwenang terhadap obat ini adalah: dokter, dokter gigi dan apoteker. Bidan dan perawat tidak berwenang terhadap obat ini .

Dasar hukum obat ini  adalah uu psikotropika dan UU narkotika serta ketentuan internasional

Majelis hakim yang mulia

Seharusnya jenis jenis obat tersebut beserta tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan,  tercantum dalam  penjelasan pasal 108 atau PP nomer 51 tahun 2009, tetapi hal tersebut tidak tercantum. Akibat tidak tercantumnya jenis obat tersebut ,masyarakat, dokter, dokter gigi, dokter hewan ,perawat maupun bidan dapat terancam hukuman pidana (pasal 198). Untuk itu Ikatan Dokter Indonesia mengharapkan ada perubahan pada penjelasan pasal 108 dan perubahan pada PP nomer 51 tahun 2009, sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tidak terganggu serta tenaga kesehatan yang melayaninya dapat terlindungi oleh hukum.

Untuk tenaga kesehatan bidan dan perawat yang bertugas didaerah terpencil harus mendapat perlindungan dari pemerintah,  selama bidan dan perawat tersebut dalam melayani kesehatan didaerah tersebut berada di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah.

Saat ini jumlah dokter di Indonesia hampir mencapai 100 ribu dokter ,IDI mengharapkan kepada pemerintah untuk menempatkan diseluruh wilayah tanah air, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal.

Majelis hakim yang mulia

Sebelum diakhiri ,ijinkan kami menyimpulkan dari peryataan sikap kami yaitu :

  1. Bahwa pasal 108 UU nomer 36 tahun 2009 harus dipertahankan ,hal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dan memenuhi ketentuan hukum.
  2. Bahwa penjelasan pasal 108 UU nomer 36 tahun 2009 dan PP nomer 51 tahun 2009 (peraturan pelaksana) harus segera dilakukan revisi/perubahan. Hal ini untuk melindungi tenaga kesehatan dokter, dokter gigi, dokter hewan, perawat ,bidan dan masyarakat agar pelayanan kesehatan tidak terganggu.
  3. Bahwa Dokter, dokter gigi, dokter hewan, apoteker berwenang terhadap obat keras, obat psikotropik maupun narkotika
  4. Bahwa kewenangan bidan dan perawat hanya terbatas pada obat bebas dan bebas terbatas.
  5. Pemerintah harus melindungi tenaga kesehatan yang bertugas didaerah terpencil, selama melakukan pelayanan kesehatan disarana kesehatan milik pemerintah.
  6. Untuk pasal 190 UU nomer 36 tahun 2009, IDI mengharapkan untuk dipertahankan.

Demikian pernyataan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang disampaikan pada Sidang Yudisial Review terhadap Pasal 108 dan Pasal 190 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Mei 2010

Jakarta, 6 Mei 2010

Ketua Umum,                                                     Sekretaris Jenderal,

Dr. Prijo Sidipratomo,Sp.Rad(K)                     Dr. Slamet Budiarto,SH,MH.Kes

NPA. IDI : 15.840                                               NPA. IDI : 59.464

Sumber, http://www.idionline.org/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: