PRESS RELEASE – POKOK PIKIRAN PB IDI

POKOK PIKIRAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA DISAMPAIKAN DALAM AUDIENSI DENGAN MENTERI KESEHATAN RI

A. PROGRAM UTAMA PB IDI

  1. Memberdayakan Dokter Layanan Primer Sebagai Gate Keeper Pelayanan Kesehatan
  2. Sistem Pelayanan Kesehatan Berbasis Rujukan
  3. Pembiayaan Berbasis Asuransi ( SJSN)
  4. Advokasi Pendidikan Dokter/Dokter Spesialis Yang Berkeadilan Dan Terjangkau

B. PENETAPAN PANDUAN KOMPENSASI DOKTER DAN JASA MEDIS

Berbagai masalah dan kecenderungan pelayanan kesehatan yang terjadi saat ini dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu dari faktor tersebut adalah cara memberikan penghargaan (kompensasi) kepada dokter. Beberapa masalah dan kecenderungan mendasar yang perlu ditinjau dan dicarikan jalan keluar karena berkaitan dengan kompensasi dokter antara lain adalah:

1)    Secara nasional pembayaran masih didominasi (sekitar 71%) oleh pembayaran out of pocket untuk setiap layanan yang diberikan kepada pasien, yang dikenal sebagai fee for service (FFS). Kondisi ini mendorong pemberian layanan yang berlebihan dan kadangkala tidak diperlukan, menyebabkan pemborosan sumber daya dan menimbulkan ketidak pastian biaya bagi pasien dan ketidakpastian pendapatan/kompensasi bagi dokter.

2)    Pelayanan kesehatan telah menjadi komoditas yang mahal, harganya meningkat dari tahun ke tahun sehingga membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mempunyai asuransi kesehatan. Biaya berobat menjadi penghalang (financial barrier) akses ke layanan kesehatan. World Health Organisation (WHO) melaporkan 152 juta orang setahun yang bangkrut dan ekonomi keluarganya morat-marit karena mahalnya biaya kesehatan (financial catastrophy).

3)    Adanya kebijakan “dokter murah” atau menghargai dokter di bawah standar (underpaid) yang telah berlangsung lama yang tidak disadari oleh sebagian besar dokter. Batasan underpaid adalah “kompensasi (pendapatan) dari kerja utama (40 jam/minggu) tidak mencukupi untuk hidup layak”. Kondisi ini menyebabkan dokter harus kerja rangkap di luar jam kerja utama (kerja utama + kerja tambahan). Penelitian IDI menunjukkan kompensasi dari kerja tambahan 3-12 kali kompensasi kerja utama.

4)    Kesenjangan pendapatan yang sangat lebar diantara dokter, terutama antara dokter praktik umum (DPU) dan dokter spesialis (DSp). Penelitian IDI menunjukkan pendapatan DSp 8-244 kali pendapatan DPU. Di negara Uni Eropa dan Amerika kisarannya hanya 1,5-3,8 kali.

Secara umum dapat dikatakan bahwa berbagai masalah dalam pembiayaan kesehatan tersebut berkaitan dengan masalah bagaimana menghargai profesi dokter secara layak dan berkeadilan, termasuk berkeadilan bagi pasien, dan masalah ini berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan profesi dokter.

Maksud dan tujuan penyusunan panduan kompensasi dokter ini adalah mengurangi sejauh mungkin berbagai masalah tersebut di atas. Dengan demikian adanya panduan kompensasi dokter ini diharapkan dapat:

  • Menjadi acuan bagi dokter, Pemerintah, pihak asuransi  dan pihak lain dalam mendayagunakan/merekrut dokter atau menentukan pendapatan dokter
  • Mengurangi kesenjangan kesejahteraan di antara dokter
  • Mendorong penyebaran dan pemerataan dokter ke seluruh wilayah Indonesia.
  • Melindungi pasien, penanggung biaya dan pihak asuransi dari klaim imbalan jasa yang berlebihan oleh dokter.
  • Membantu mewajarkan biaya kesehatan

C. PENGHITUNGAN UNIT COST PENDIDIKAN SPESIALIS

Salah satu masalah dan menjadi “issue sentral” dalam perbincangan masyarakat profesi kedokteran adalah mahalnya biaya pendidikan untuk pendidikan dokter spesialis di pusat-pusat pendidikan tertentu.

Mahalnya biaya pendidikan dokter  dikhawatirkan akan berimplikasi pada etika pelayanan yang akan diberikan oleh dokter kelak setelah menyelesaikan pendidikannya. Ada kekhawatiran bahwa upaya mengutamakan keselamatan dan kepentingan pasien pada masa mendatang akan ”sangat terganggu” dengan adanya kenyataan tingginya biaya pendidikan kedokteran yang saat ini dibebankan seluruhnya atau sebagian kepada calon dokter spesialis yang menjalani pendidikan.

Prinsip return of investment dikhawatirkan akan terjadi. Bisa dibayangkan, saat ini untuk masuk menjadi peserta didik, program pendidikan dokter spesialis tertentu di fakultas kedokteran tertentu disinyalir mensyaratkan sumbangan sukarela (namun sifatnya ”terpaksa”) yang jumlahnya sangat besar. Akhirnya hanya dokter yang mampu secara finansial dapat mengakses pendidikan kedokteran. Muncul ketidakadilan di sini. Lebih ironis lagi bahwa sumbangan tersebut di beberapa fakultas kedokteran, kemudian diduga tidak dikelola sebagaimana seharusnya menurut mekanisme pengelolaan keuangan negara, sebagaimana aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada sisi lain disadari pula bahwa biaya untuk mendidik dokter berkualitas sangatlah mahal.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bersama-sama dengan berbagai stakeholders antara lain IDI, pimpinan Universitas/Fakultas dan RS Pendidikan telah berupaya mencari solusi dalam persoalan biaya pendidikan dokter spesialis dan pengelolaan dana pendidikan dokter spesialis yang bersifat transparan dan sesuai dengan prosedur kelembagaan negara. Pada tanggal 9 September 2009 telah diadakan semiloka yang dihadiri oleh para Rektor, Dekan, Kolegium dan pimpinan RS pendidikan se-Indonesia. Hasilnya adalah terbentuknya Kelompok Kerja (POKJA) yang akan merumuskan biaya pendidikan dokter spesialis dan pengelolaan dana pendidikan dokter spesialis. Dalam melakukan tugasnya POKJA masih dibagi lagi atas Sub POKJA A dan Sub POKJA B. SUB POKJA A akan membahas  perhitungan biaya pendidikan dokter spesialis yang rasional dalam satuan unit cost per mahasiswa per semester, yang diharapkan akan merupakan acuan dalam perhitungan kebutuhan biaya pendidikan dokter spesialis antara lain dalam penyusunan RAPBN DitJen DikTi 2010 .Sedangkan SUB POKJA B akan membahas pengelolaan dana pendidikan dokter spesialis yang transparan, yang diharapkan akan merupakan kebijakan DirJen  DikTi dalam penetapan pengelolaan dana pendidikan yang transparan.

Hasil dari POKJA tersebut adalah antara lain :

  1. Peserta didik dokter spesialis harus mendapat jasa pelayanan sebagai salah satu sumber biaya pendidikan yang tinggi
  2. Mengelola dana yang diperoleh secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu kami mengharapkan kepada Kementerian Kesehatan yang membawahi rumah sakit –rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dokter spesialis agar :

  • Dapat  memberikan jasa medis/kompensasi honor  bagi residen yang melakukan pelayanan.
  • Memberikan sanksi bagi dokter spesialis di jajaran Kemkes yg bekerja di RS tersebut yang melakukan tindakan ilegal berupa  pungutan liar pada peserta pendidikan spesialis.
  • D. HARI BAKTI DOKTER INDONESIA dan DOKCIL AWARD

Hari Bakti Dokter Indonesia (HBDI) adalah hari untuk mengingat perjuangan dokter-dokter sebagai pemrakarsa gerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908, yang oleh Pemerintah disebut dengan Hari Kebangkitan Nasional . Makna HBDI tersebut adalah  mengingatkan  para dokter untuk berdarmabakti kepada nusa dan bangsa seperti yang sudah dicontohkan pendahulu kita yang tergabung dalam gerakan Budi Utomo. HBDI ini merupakan momentum dan upaya yang terus- menerus untuk menghimpun seluruh potensi dokter dalam  berdarmabakti kepada masyarakat.  Bentuk darma bakti tersebut adalah dengan menyelenggarakan  bakti sosial dan membebaskan jasa medik atau menyumbangkan sebagian jasa medik dokter untuk masyarakat yang tidak mampu melalui PB IDI. Dalam memperingati HBDI tersebut PB IDI juga menyelenggarakan event Seminar Nasional dan Indomedica Expo. Indomedica Expo ini akan diikuti oleh seluruh perhimpunan dokter spesialis di lingkungan IDI, rumah sakit swasta maupun Pemerintah, institusi pendidikan kedokteran, pameran teknologi kedokteran  dan kemajuan farmasi kedokteran serta komponen lain yang terkait dengan kedokteran. Diharapkan dalam expo ini dapat dipamerkan seluruh kemajuan pengembangan ilmu dan teknologi kedokteran Indonesia sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkannya..  Hari Bakti Dokter Indonesia yang akan dselenggarakan  ini adalah yang ketiga kali  sejak dicanangkan oleh PB IDI pada tanggal 20 Mei tahun 2008.

Sebagai rangkaian HBDI akan diselenggarakan juga Dokter Kecil (Dokcil) Award, yang tahun ini memasuki tahun pelaksanaan ketiga. Sejak tahun lalu (2009) Dokcil Award diselenggarakan secara nasional dan memperebutkan piala bergilir dari Ibu Negara. Penyelenggaraan Dokcil Award dimulai di tingkat propinsi, dan untuk tahun ini akan diselenggarakan roadshow, yaitu peliputan media massa termasuk televisi berikut acara-acara pendamping utk memeriahkan seleksi dokter kecil di tingkat propinsi, dan final (termasuk karantina) Dokcil Award akan dilaksanakan di Jakarta pada bulan Juli 2010. Karena pesertanya adalah murid SD, dan sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan MDGs, penyelenggaraan Dokcil Award akan melibatkan instansi-instansi terkait selain Kemkes.

E. Kesediaan Menteri Kesehatan sebagai Nara sumber dalam Seminar Nasional Dengan Topik:Upaya Kemkes Untuk Membuat Kebijakan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Serta  Memberdayakan Dokter Layanan Primer Sebagai Lini Terdepan Pelayanan Kesehatan”

F. RENCANA AUDIENSI KE BAPAK PRESIDEN DALAM RANGKA LAPORAN HASIL MUKTAMAR, PROGRAM KERJA IDI DAN HBDI

G. PERMOHONAN  KERJASAMA ANTARA IDI DAN KEMKES

Untuk meningkatkan kompetensi layanan primer dokter dalam bidang kependudukan, KB, KIA, PONED dan PONEK dalam rangka mencapai target MDGs, karena selama ini dokter layanan primer kurang diberdayakan.

.H. USULAN PEMBENTUKAN TIM AUDIT MEDIS GABUNGAN ANTARA IDI, KKI DAN KEMKES

Bahwa Undang Undang Praktek Kedokteran (UUPK) No. 29 tahun  2004 Pasal 49 menerangkan Bahwa IDI diberi amanat UUPK untuk melakukan audit medis dalam rangka Kendali Mutu dan Kendali Biaya. Akan tetapi dalam melaksanakan UU ini tidak mungkin berjalan sendiri tanpa bekerjasama dengan Kemkes dan Konsil kedokteran Indonesia (KKI), sehingga kami mengharapkan agar dapat dibentuk tim audit medis antara IDI, Kemkes dan KKI.

I. IDI MENGUSULKAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN UNTUK MEREVISI PERMENKES

  • Permenkes No. 582 tahun 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit: bahwa Permenkes tersebut sudah tidak layak lagi di pakai karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Kami mengharapkan Permenkes tersebut diubah sesuai atau mendekati panduan kompensasi /jasa medis yang diterbitkan oleh IDI
  • Permenkes tentang Obat Wajib Apotek : Permenkes ini membolehkan obat keras dibeli tanpa resep dokter sehingga menimbulkan angka resisitensi dan angka kesakitan masyarakat meningkat. Hasil masukan seluruh perhimpunan spesialis kepada PB IDI bahwa sangat berbahaya obat keras dijual tanpa resep dokter. Dalam rangka perlindungan pada masyarakat, IDI mengusulkan agar Permenkes tersebut segera dicabut.

J. PEMBIAYAAN ORGANISASI

Bahwa IDI mengemban sebagian tugas Negara melalui Undang Undang Praktek Kedokteran yaitu :

  • Menerbitkan rekomendasi ijin praktek (pasal 38)
  • Melalui kolegium menyelenggarakan Uji Kompetensi/Internship serta menerbitkan sertifikat kompetensi, membuat standar pendidikan, dan standar kompetensi (pasal 1 ayat 4, pasal 26)
  • Menyelenggarakan dan mengakreditasi pendidikan berkelanjutan (CPD/P2KB) (pasal 28)
  • Melakukan kendali mutu dan audit medik (pasal 49, 74)
  • Melakukan kendali biaya (pasal 49)
  • Melakukan pembinaan dan pengawasan  praktek kedokteran (pasal 54, 71)

Pelaksanaan amanat Undang Undang tersebut tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa ada biaya yang memadai. Untuk itu IDI mohon kepada Kemkes untuk memberikan dana yang tidak mengikat dalam rangka melaksanakan tugas negara tersebut,

G.  SIKAP IDI TERHADAP TENAGA KESEHATAN LAIN YANG  MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS

Ikatan Dokter Indonesia berharap kepada Pemerintah melalui Kemkes untuk lebih memberdayakan dokter layanan primer dalam pelayanan kesehatan. Sebagian besar masalah penyakit sebenarnya dapat diatasi oleh dokter layanan primer sehingga pelayanan kesehatan dapat bermutu dan optimal   serta dapat menurunkan biaya kesehatan . Di sisi lain pemberdayaan layanan primer juga dapat memproteksi dari arus globalisasi yang sebentar lagi akan diberlakukan. Pemanfaatan atau penggunaan tenaga kesehatan lain untuk mengganti tugas dokter hendaknya dilakukan hanya di daerah sangat terpencil yang tidak ada dokter,  dengan mekanisme pendelegasian wewenang medis oleh dokter, bukan pemberian atributif dari Pemerintah. Pemanfaatan tenaga kesehatan lain tersebut hendaklah dilakukan sebagai pilihan terakhir dan dilakukan dengan batas waktu tertentu atau sementara, dikarenakan bahwa pelayanan tersebut harus dilakukan oleh dokter sebgaimana ketentuan dalam UU Praktek Kedokteran. IDI juga mengharapkan kepada Pemerintah untuk mengatur  seluruh tenaga kesehatan dalam satu undang-undang agar masyarakat dan seluruh tenaga kesehatan mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

Ketua Umum,                                         Sekretaris Jenderal,

Dr. Prijo Sidipratomo,Sp.Rad (K)           Dr. Slamet Budiarto,SH,MH.Kes

NPA. IDI : 15.840                                    NPA. IDI : 59.464

 

Sumber, http://www.idionline.org/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: